Indonesia memungut sebagian besar pajak penghasilan langsung di sumbernya. Saat perusahaan Anda membayar penghasilan tertentu kepada pihak lain (imbalan jasa, sewa, royalti), undang-undang mewajibkan Anda memotong sebagian pembayaran itu sebagai pajak penghasilan mereka, menyetorkannya ke negara, dan memberikan Bukti Potong kepada mereka. Sebaliknya, saat pelanggan membayar jasa Anda, mereka mungkin memotong pajak dari Anda.
Kesalahan di sini mahal. Bila Anda lupa memotong, kantor pajak menagih pajak itu dari Anda beserta sanksinya, padahal pemasok sudah Anda bayar penuh. Dan bila pelanggan memotong pajak Anda tetapi Bukti Potongnya tidak Anda minta, Anda kehilangan kredit pajak atas PPh Badan Anda sendiri.
Tiga jenis yang paling sering ditemui
PPh 23: jasa, sewa, royalti, dividen
PPh 23 berlaku atas pembayaran kepada Wajib Pajak dalam negeri (badan dan BUT) untuk:
| Pembayaran | Tarif (saat ini) |
|---|---|
| Dividen, bunga, royalti, hadiah | 15% dari bruto |
| Sewa harta selain tanah dan bangunan (kendaraan, peralatan) | 2% dari bruto |
| Jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan | 2% dari bruto |
Bila penerima tidak punya NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi: 4% alih-alih 2% (UU PPh pasal 23 ayat 1a). PPh 23 yang dipotong tidak bersifat final bagi penerima: itu adalah kredit pajak yang mengurangi PPh Badan tahunannya.
PPh 4(2): pajak penghasilan final
Sebagian penghasilan dikenai tarif final: pajak yang dipotong melunasi seluruh pajak penerima atas penghasilan itu. Contoh yang umum:
| Pembayaran | Tarif (saat ini) |
|---|---|
| Sewa tanah dan/atau bangunan | 10% |
| Jasa konstruksi | 1,75% sampai 6%, tergantung jenis pekerjaan dan kualifikasi kontraktor (PP 9/2022) |
PPh 26: pembayaran ke luar negeri
Saat Anda membayar pihak luar negeri yang tidak punya BUT di Indonesia (lisensi perangkat lunak dari Singapura, jasa konsultan dari Jerman), berlaku PPh 26 sebesar 20% dari bruto. Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara penerima bisa menurunkan tarif itu, tetapi hanya bila penerima menyerahkan Formulir DGT (surat keterangan domisili) yang sah sebelum pembayaran. Tanpa itu, berlaku 20%.
Cara pemotongan pada tagihan pemasok
Misalnya kontraktor perawatan menagih Rp50.000.000 untuk jasa, ditambah PPN.
| Rp | |
|---|---|
| Imbalan jasa (DPP) | 50.000.000 |
| PPN 11% (efektif) | 5.500.000 |
| Total tagihan | 55.500.000 |
| PPh 23 dipotong (2% × 50.000.000) | (1.000.000) |
| Dibayar ke kontraktor | 54.500.000 |
Pemotongan dihitung dari nilai sebelum PPN. Di buku besar:
Beban perbaikan dan pemeliharaan 50.000.000
PPN Masukan 5.500.000
Utang usaha 54.500.000
Utang PPh 23 1.000.000
Anda berutang Rp54.500.000 kepada kontraktor dan Rp1.000.000 kepada negara. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Anda menyetor Rp1.000.000 itu, dan memberikan Bukti Potong kepada kontraktor untuk dikreditkan.
Siklus bulanan
| Kegiatan | Batas waktu (saat ini) |
|---|---|
| Bukti Potong (e-Bupot Unifikasi) kepada penerima | Saat pemotongan, di bulan yang sama |
| Setor PPh 23, 4(2), dan 26 yang dipotong | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya |
| Lapor SPT Masa PPh Unifikasi | Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya |
Sejak 2025 Bukti Potong dibuat di Coretax sebagai BPPU (untuk PPh 23 dan 4(2) kepada Wajib Pajak dalam negeri) dan BPNR (untuk PPh 26 kepada Wajib Pajak luar negeri), dan SPT unifikasi disusun dari keduanya.
Saat pelanggan memotong pajak Anda
Bila Anda menjual jasa, pelanggan bisa memotong PPh 23 (umumnya 2%) dari pembayarannya. Faktur jasa Rp100.000.000 ditambah PPN Rp11.000.000 mungkin dilunasi dengan Rp109.000.000: selisih Rp2.000.000 bukan kurang bayar, melainkan pajak yang disetor atas nama Anda.
Catat sebagai PPh 23 dibayar di muka, aset yang Anda kreditkan terhadap PPh Badan tahunan, dan pastikan Anda memperoleh Bukti Potongnya dari pelanggan (muncul di Coretax). Tanpa Bukti Potong, tidak ada kredit pajak.
Bank 109.000.000
PPh 23 dibayar di muka 2.000.000
Piutang usaha 111.000.000
PPh final 0,5% untuk usaha kecil
Usaha kecil dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun boleh, untuk jangka waktu tertentu, membayar PPh final 0,5% dari peredaran bruto bulanan sebagai ganti tarif umum (PP 55/2022). Orang pribadi mendapat batas peredaran tidak kena pajak Rp500 juta setahun; badan tidak. Pajaknya disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jangka waktu berbeda menurut bentuk badan dan aturan untuk PT sudah diperketat, jadi pastikan dengan konsultan Anda bahwa perusahaan masih memenuhi syarat sebelum mengandalkannya.
Yang tidak dicakup Voltrus
- PPh 21 (pajak karyawan) dan penggajian berada di luar Voltrus. Gunakan sistem penggajian Anda dan posting total bulanannya sebagai jurnal manual.
- PPh 22 impor dibayar melalui bea cukai; catat dengan jurnal manual sebagai pajak dibayar di muka.
Checklist
- Pasang jenis pemotongan dan kode objek pajak yang tepat pada setiap pemasok jasa, sewa, atau royalti.
- Lengkapi NPWP pemasok; NPWP yang kosong melipatduakan PPh 23.
- Minta Formulir DGT yang sah dari pemasok luar negeri sebelum membayar, dan catat masa berlakunya.
- Setor pajak yang dipotong paling lambat tanggal 15 dan laporkan SPT unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- Catat pemotongan oleh pelanggan pada pembayaran, dan kumpulkan setiap Bukti Potong.