PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang diurus hampir setiap perusahaan di Indonesia setiap hari. PPN dikenakan pada hampir setiap penjualan, dibayar pada hampir setiap pembelian, dan disetor ke negara setiap bulan. Bila dikelola dengan benar, PPN tidak membebani perusahaan yang sudah PKP: perusahaan memungutnya dari pelanggan lalu menyetorkannya, setelah dikurangi PPN yang dibayar ke pemasok. Bila dikelola asal-asalan, misalnya Faktur Pajak hilang, tarif salah, atau PPN Masukan tidak pernah dikreditkan, PPN berubah menjadi biaya nyata dan temuan pemeriksaan pajak.
Siapa yang memungut PPN
Perusahaan wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) setelah peredaran usaha atas barang dan jasa kena pajaknya melebihi Rp4,8 miliar setahun, dan boleh mendaftar secara sukarela di bawah batas itu. Hanya PKP yang:
- memungut PPN atas penjualannya dan menerbitkan Faktur Pajak;
- boleh mengkreditkan PPN yang dibayarnya atas pembelian.
Pemasok yang bukan PKP tidak boleh memungut PPN dari Anda. Bila tagihannya tetap mencantumkan PPN, PPN itu tidak bisa Anda kreditkan.
Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan selisihnya
- PPN Keluaran: PPN yang Anda pungut dari pelanggan atas penjualan.
- PPN Masukan: PPN yang dipungut pemasok dari Anda atas pembelian untuk kegiatan usaha.
- Selisih: setiap bulan, Keluaran dikurangi Masukan. Bila positif, Anda menyetor selisihnya (kurang bayar). Bila negatif, terjadi lebih bayar yang biasanya dikompensasikan ke masa berikutnya, atau dalam kondisi tertentu dimintakan restitusi.
Contoh untuk bulan Maret:
| DPP (Rp) | PPN (Rp) | |
|---|---|---|
| Penjualan ke pelanggan | 1.000.000.000 | 110.000.000 |
| Pembelian bahan dan jasa | 600.000.000 | 66.000.000 |
| PPN yang harus disetor | 44.000.000 |
Perusahaan menambah nilai sebesar Rp400.000.000, dan Rp44.000.000 yang disetornya adalah 11% dari nilai tambah itu. Itulah inti pajak pertambahan nilai.
Tarif: 12% dengan DPP nilai lain
Berdasarkan UU HPP, tarif PPN naik menjadi 11% pada April 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025. Berdasarkan PMK 131/2024, saat ini tarif 12% atas harga penuh hanya berlaku untuk barang mewah (yang dikenai PPnBM). Untuk barang dan jasa lainnya, PPN 12% dihitung dari DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga pajak yang benar-benar dipungut tetap efektif 11%:
| Penjualan barang biasa | Rp |
|---|---|
| Harga jual | 100.000.000 |
| DPP nilai lain (11/12) | 91.666.667 |
| PPN 12% × DPP nilai lain | 11.000.000 |
| Total faktur | 111.000.000 |
Barang mewah dikenai 12% atas harga penuh (kode transaksi 01 pada faktur). Sebagian penyerahan tidak dipungut PPN sama sekali: PPN tidak dipungut (kode 07, misalnya di kawasan berikat atau dengan fasilitas tertentu) atau dibebaskan (kode 08). Faktur Pajak tetap dibuat untuk penyerahan tersebut, dengan keterangan fasilitasnya.
Kapan pajak terutang: saat terutang
PPN terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, atau saat pembayaran diterima bila pembayaran lebih dulu. Karena itu uang muka yang diterima sebelum penyerahan membutuhkan Faktur Pajak sendiri pada saat diterima, dan faktur pelunasan hanya mengenakan PPN atas sisanya.
Faktur Pajak harus dibuat pada saat terutang. Di Coretax, faktur paling lambat diunggah dan disetujui tanggal 15 bulan berikutnya.
Siklus bulanan
| Kegiatan | Batas waktu (saat ini) |
|---|---|
| Faktur Pajak atas penjualan bulan berjalan | Dibuat saat terutang; diunggah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya |
| Pengkreditan PPN Masukan | Pada masa faktur, atau paling lambat tiga masa sesudahnya (UU HPP) |
| Setor PPN kurang bayar | Sebelum SPT dilaporkan, paling lambat akhir bulan berikutnya |
| Lapor SPT Masa PPN | Paling lambat akhir bulan berikutnya |
Sejak 2025 semuanya berjalan di Coretax, sistem administrasi pajak DJP: faktur dibuat atau diunggah di sana, Faktur Pajak Masukan dari pemasok muncul di sana untuk dikreditkan, dan SPT Masa PPN disiapkan di sana.
PPN dalam buku besar
PPN Keluaran dan PPN Masukan sebaiknya dicatat di dua akun terpisah: PPN Keluaran adalah utang kepada negara, PPN Masukan adalah aset, yaitu hak yang bisa dikompensasikan terhadap utang itu. Pemisahan ini yang memungkinkan Anda merekonsiliasi masing-masing sisi dengan Coretax.
Pada penjualan, PPN Keluaran adalah utang:
Piutang usaha 111.000.000
Pendapatan (atau piutang belum ditagih) 100.000.000
Utang pajak (PPN Keluaran) 11.000.000
Pada pembelian, PPN Masukan adalah hak tagih kepada negara:
GRNI (atau persediaan) 60.000.000
PPN Masukan 6.600.000
Utang usaha 66.600.000
Pada akhir bulan, PPN Masukan dikompensasikan dengan PPN Keluaran dan hanya selisihnya yang disetor. Untuk contoh Maret di atas, Keluaran Rp110.000.000 dan Masukan Rp66.000.000:
Utang pajak (PPN Keluaran) 110.000.000
PPN Masukan 66.000.000
Bank 44.000.000
Bila Masukan lebih besar dari Keluaran (lebih bayar), tidak ada yang disetor: saldo tetap di PPN Masukan dan dikompensasikan di masa berikutnya.
PPN Masukan bukan bagian dari harga perolehan persediaan selama bisa dikreditkan. PPN Masukan baru ditambahkan ke biaya bila tidak bisa dikreditkan (misalnya pembelian untuk penyerahan yang dibebaskan).
Rekonsiliasi dengan Coretax
SPT Masa PPN disusun di Coretax dari faktur, bukan dari buku besar Anda, jadi keduanya perlu dibandingkan setiap bulan:
- Sisi Keluaran. PPN Keluaran dari faktur yang terbit bulan itu (2-1200) harus sama dengan Faktur Pajak Keluaran yang disetujui di Coretax. Selisih biasanya karena faktur belum diunggah atau faktur bertanggal di bulan lain.
- Sisi Masukan. Mutasi PPN Masukan (1-1520) bulan itu harus sama dengan Faktur Pajak Masukan yang Anda kreditkan di Coretax. Voltrus tidak membaca faktur pemasok dari Coretax: kreditkan sendiri di sana, dan simpan nomor Faktur Pajak pemasok pada tagihan agar bisa dicocokkan.
- Kompensasi. Usulan setoran menampilkan Keluaran, Masukan, dan Masukan yang dikompensasikan secara terpisah. Pastikan angka kompensasinya sama dengan lebih bayar di SPT terakhir sebelum Anda menyetor.
- Retur dan nota kredit. Nota kredit membalik PPN di buku besar, tetapi faktur retur harus dibuat manual di Coretax.
Checklist
- Pastikan status PKP Anda dan isi NPWP serta NITKU di Pengaturan → Identitas pajak.
- Atur status pajak setiap pelanggan; hanya pelanggan yang dibebaskan atau tidak dipungut yang statusnya selain kena pajak.
- Tandai pemasok yang PKP, dan catat nomor Faktur Pajak mereka pada tagihan.
- Pastikan PPN Masukan (1-1520) dan PPN Keluaran (2-1200) masing-masing cocok dengan Coretax sebelum menyetor.
- Unggah Faktur Pajak Keluaran jauh sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.
- Rekonsiliasi PPN Keluaran dan Masukan dengan Coretax setiap bulan sebelum menyetor dan melapor.
- Setor dan laporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.